Asuransi ini juga termasuk untuk petugas BPBD yang jadi ujung penanganan bencana di lapangan.
Asuransi ini penting, tegas dia, karena ruang lingkup pekerjaan personel kebencanaan ini beresiko tinggi, sesuai jenis bencana yang terjadi.
“Sebagai bentuk kehadiran negara pada setiap pekerjaan kebencanaan, memberikan perlindungan adalah sebuah keniscayaan. DPRD Padang siap mendukung penganggaran asuransi bagi semua insan kebencanaan ini nantinya,” tegas Muharlion. Senin (15/6/2026).
Hal itu disampaikan politisi PKS ini, merespon kegiatan Jambore KSB Kota Padang Tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan ABG Lubuk Minturun tanggal 12-14 Juni 2026. Jambore ini diikuti sekitar 700 relawan KSB dari 11 kecamatan di Kota Padang.
BPJS untuk Pekerja Rentan
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan sebanyak 37.648 pekerja rentan di Kota Padang dapat terdaftar dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam kurun waktu lima tahun.
Target ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Afrialdi, di Kediamannya, Senin (27/4/2026).
Fadly Amran menegaskan, program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Melayani, yang berfokus pada kemudahan akses layanan publik, khususnya jaminan sosial bagi masyarakat Kota Padang.
“Kita terus mendorong agar pekerja rentan dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap dukungan BPJS agar target ini bisa tercapai, karena program ini sudah berjalan lebi satu tahun,” ujarnya.
Fadly Amran berharap, perluasan kepesertaan dapat memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di Kota Padang, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. (*)