Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh unsur pimpinan Pansus II DPRD Kota Padang. Agenda tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Pertanian Kota Padang.
Dalam forum tersebut, masing-masing OPD memaparkan realisasi program kerja, capaian pendapatan, serta usulan penyesuaian anggaran yang akan dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Perubahan TA 2026. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program pembangunan, peningkatan PAD, efisiensi belanja daerah, serta percepatan pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang menjelaskan bahwa perubahan anggaran ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan daerah. Upaya ini diambil agar program pembangunan yang dirancang Pemerintah Kota Padang dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS Perubahan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek pelayanan publik semata. Menurutnya, seluruh program yang direncanakan juga harus mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara maksimal.
"Setelah pembahasan di Pansus II, kami menekankan kepada seluruh OPD penghasil PAD agar menyusun program yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah memang berkewajiban memberikan pelayanan, namun di sisi lain kita juga harus mampu memaksimalkan PAD sebagai penopang pembangunan," ujar Miswar.
Ia menambahkan, tren PAD Kota Padang dari tahun ke tahun memang menunjukkan grafik peningkatan yang cukup baik. Meski demikian, legislatif mengingatkan agar capaian positif tersebut tidak membuat pihak eksekutif berpuas diri karena masih banyak potensi sektor pajak dan retribusi yang belum tergali.
"Alhamdulillah, PAD Kota Padang setiap tahun mengalami peningkatan, namun itu belum cukup. Kami ingin setiap OPD terus melahirkan inovasi baru agar target pendapatan bisa terus dipacu dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembiayaan pembangunan daerah," katanya.
Di sisi lain, Pansus II DPRD Kota Padang memberikan perhatian serius dan evaluasi tajam terhadap sejumlah OPD yang realisasi pendapatannya masih di bawah target. Miswar menyoroti Dinas Pertanian Kota Padang sebagai salah satu instansi yang capaiannya masih perlu didorong melalui program-program kreatif yang inovatif.
Sebagai tindak lanjut, Pansus II DPRD Kota Padang mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya adalah memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Melalui komitmen bersama ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin optimal, potensi PAD melonjak, dan seluruh program kerja 2026 memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*)